Menilik Potret Pendidikan Indonesia

Menilik Potret Pendidikan Indonesia

Dalam panggung sejarah manusia, pendidikan telah ikut mewarnai catatan peradaban. Mesir kuno dan Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi, karena pendidikannya yang maju. Bangsa di dunia yang pendidikannya berkembang, menjadi negara yang maju pesat antara lain AS, Jepang dan Korea. Begitu pula Jerman dan Prancis yang basis pendidikan mereka kuat sehingga menjadi negara dengan tingkat kemajuan yang luar biasa. Jepang yang hancur setelah perang Dunia II memulai bangkit dengan melakukan pembenahan sistem pendidikan karena mereka sadar pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan hasilnya jepang pun menjadi negara maju terdepan dalam percaturan ekonomi dunia. Tak terelakkan lagi pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk membangun sebuah bangsa.

Berkaca dalam potret pendidikan kita, data statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia berusia 15- 64 tahun berpendidikan dasar sebesar 36,02%, SD dan SMP  55,6 %, SD+SMP+SMA sebanyak 78,2 %, Perguruan Tinggi adalah 5,1 % dan tidak berijazah sebanyak 16,8 %. Angka yang tinggi juga tercatatkan dalam kasus buta huruf dan putus sekolah di Indonesia .

Menurut data UNESCO 2009 peringkat  pendidikan Indonesia turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. Education Development Index (EDI) Indonesia adalah 0.935, di bawah Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam (0.965). Demikianlah cukup data yang memaparkan sekaligus menggambarkan kenyataan bahwasanya daya saing pendidikan Indonesia sekarang masih jauh panggang dari api.

Pendidikan gratis yang sempat  digulirkan pemerintah sebenarnya cukup memberi angin segar, sebagai usaha dalam pemerataan pendidikan, terutama ditingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Walaupun juga belum semua dapat terealisasikan sepenuhnya. Akan tetapi, permasalahan timbul lagi ketika siswa akan melanjutkan ke jenjang sekolah atas. Wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan dianggap sudah tak lagi relevan. Wajar 12 tahun mulai diwacanakan karena bagaimanapun tingkat sekolah atas akan memberikan lebih banyak wawasan dan kecakapan . Adanya pilihan penjurusan, seperti sekolah vokasi atau kejuruan (SMK) dengan berbagai macam jurusan semisal, pariwisata, tata boga, tata busana ataupun sejenis STM yang memiki jurusan seperti jurusan teknik mesin, bangunan, dan lain lain, akan menunjang bekal softskill untuk siap menghadapi dunia kerja pasca lulus. Begitu juga setingkat Sekolah Menengah Atas yang dijuruskan untuk dapat melanjutkan ke jenjang perguruan Tinggi dan selanjutnya menempuh spesialisasi ilmu yang akan digeluti. Namun pada realitanya, biaya sekolah di sekolah lanjutan tingkat atas belum terjangkau di kalangan rakyat bawah. Mereka masih harus membayar pendidikan dengan harga yang sangat tinggi , dan itu adalah suatu pilihan yang cukup menyesakkan dada. Karena apabila orang tua tidak memiliki cukup biaya maka anaknya pun takpunya pilihan lain kecuali tidak dapat melanjutkan sekolah. Rencana pemerintah lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diIndonesia ini yaitu dengan adanya otonomi pendidikan yang mengalokasikan APBD sebesar 20% diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan, hal itupun masih terlihat sulit dan tersendat-sendat untuk dilakukan. Tak jarang alasan yang dilontarkan pemerintah daerah masih seputar kebimbangan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat mengenai pengalokasian anggaran tersebut.

Permasalahan Ujian Nasional turut mewarnai potret pendidikan kita. Meski gugatan UN telah dimenangkan di meja hijau mahkamah agung,  akan tetapi pemerintah bersikukuh tetap menjalankan ujian nasional, dengan pertimbangan UN bukanlah satu satunya faktor penentu kelulusan. Hal ini seakan akan menjadi obat penawar bagi sekian ribu anak bangsa yang tengah menanti ujian nasional, kebijakan yang membuat pada akhirnya proses sekian tahun mereka belajar tak lagi harus digantungkan dengan ujian yang hanya dilaksanakan dalam hitungan hari. Catatan kelam kisah kisah anak bangsa yang seakan terenggut masa depannya hingga terjadi kasus bunuh diri di beberapa daerah hanya karena gagal di UN tahun tahun lalu serta terjadinya banyak manipulasi dan kecurangan dalam ujian nasional cukup menjadi alasan  mahkamah agung mengetok palu keputusan untuk meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional. Sebuah pelajaran berharga untuk melakukan pengawasan dan perbaikan pelaksanaan UN lebih profesional dan transparan. Demi tercetaknya lulusan calon penerus bangsa yang berkualitas dan terwujudnya sebuah sistem pendidikan yang lebih baik lagi sekarang dan masa yang akan datang.

Kurikulum dalam pendidikan Indonesia yang telah mengalami beberapa kali pergantian dirasa masih cukup merumitkan bagi pelaku sistem, baik guru, siswa dan sekolah. Walaupun pada dasarnya pergantian tersebut ditujukan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. KTSP yang tengah dijadikan kurikulum resmi sekarang turut mengembangkan kompetensi lokal daerah sebagai salah satu objek yang diintegrasikan dalam pengajaran pendidikan dengan memberi kewenangan sekolah atau guru untuk menyusun silabus pembelajaran dan memasukkan muatan lokal berbasis kearifan daerah kedalamnya. Kurikulum yang terus diperbaharui ini semoga benar benar dimaksudkan bukanlah sebagai sebuah bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah tapi sebuah langkah strategis berasas fleksibilitas yang bertujuan untuk mendapatkan capaian tujuan pendidikan yang lebih berkualitas.

Satu lagi yang mewarnai rangkaian perjalanan nasib pendidikan kita yakni dipenghujung tahun 2008, yang dirasakan terutama oleh insan akademisi di Perguruan Tinggi. Gonjang ganjing pendidikan kembali terjadi. Rabu tertanggal 17 Desember 2008 BHP (Badan Hukum Pendidikan ) yang semula hanya berupa RUU pada akhirnya, telah sah menjadi Undang undang.  BHP  yang sudah lama menuai kontroversi itu pun kembali mengundang berbagai tanggapan dan aksi. Mulai yang hanya geram sampai yang turun ke jalan. Kekhawatiran akan terjadinya beberapa implikasi dari penerapan BHP adalah kemungkinan adanya celah untuk mempailitkan institusi pendidikan (layaknya badan usaha), serta kemungkinan perguruan tinggi untuk melakukan bisnis pendidikan atau bahasa kerennya “investasi dalam portofolio” (ini tercantum jelas dalam UU BHP). Namun disi lain kajian mengenai UU BHP, juga menyebutkan ada pula beberapa point yang dianggap cukup menguntungkan baik bagi mahasiswa maupun institusi pendidikan. Semuanya akan berjalan dengan baik bila keputusan ini dijalankan dengan bijak. Pada hakikatnya, pendidikan adalah nilai luhur pembangunan kepribadian bangsa, oleh karena itu meskipun pendidikan tak bisa dilepaskan dari segi pendanaan, namun kita semua berharap pendidikan tidak juga dimanfaatkan oleh segelintir orang ataupun institusi untuk mengeruk keuntungan ataupun sekedar profit oriented belaka, apalagi untuk tujuan dikomersialkan. Karena bagaimanapun esensi mulia sebuah nilai pendidikan memang takkkan terbeli dengan hitungan materi.

Menilik dari kaca potret pendidikan kita, kita perlu merenungkan kembali salah satu aspek mendasar dari sistem pendidikan kita yakni tentang tujuan pendidikan kita.  Dalam undang undang tentang sistem pendidikan nasional telah ditetapkan tujuan pendidikan nasional kita yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini yang seharusnya mewarnai orientasi pendidikan kedepan dengan berbagai turunananya, termasuk penerapan kebijakan atau model integrasinya dalam material proses pendidikan. Output pendidikan yang beriman dan bertaqwa diharapkan memberi pengaruh secara nyata baik secara etika, hukum serta moral dan agama dalam ranah kerja yang dilaksanakan di setiap lini kehidupan. Manusia yang memiliki `ruh` dan mampu mengembangkan nilai nilai bijak dan mengarahkan pada kecerdasan intelektual/akademik atau Intelegence Quotient(IQ), kecerdasan emosional  atau Emotional Quotient (EQ) dan kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient (SQ). Ketiganya menjadi komponent yang semestinya seimbang (balance) , tidak hanya dari segi intelektual saja tapi juga dari sisi emosional dan spiritual. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro ”Pendidikan yang hanya menekankan pada aspek intelektual saja akan menjauhkan anak dari masyarakatnya”. Sehingga, pendidikan karakter berbasis moral menjadi wacana yang dapat diaplikasikan untuk dapat mengintegrasikan nilai nilai moral pada lini pendidikan. Sehingga output pendidikan yang sebenarnya tidaklah hanya lulusan yang bertitelkan sekedar formalitas gelar atau deretan angka di lembaran ijazah, akan tetapi lulusan proses pendidikan yang dapat menjadi manusia seutuhnya. Insan Sejati berkarakter kuat dan Cerdas, cakap serta bermoral.

Diharapkan pendidikan Indonesia akan mulai menggeliat menunjukkan perubahan yang lebih baik, baik dari pembenahan segi infrastruktur maupun dari kualitas pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan adalah dasar fondasi pembentukan Sumber Daya Manusia di suatu bangsa. Totalitas dari setiap elemen bangsa sangatlah diharapkan karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sekali lagi pendidikan tidak cukup hanya satu dua tangan saja yang bergerak, namun yang diperlukan adalah komitmen yang disinergikan dengan langkah gerak pemerintah bersama segenap elemen 210 juta jiwa rakyat bangsa indonesia untuk membangun pendidikan Indonesia menuju bangsa Indonesia yang berkualitas mandiri dan bermartabat.